Minggu, 14 April 2013

Contoh Kasus Teori Teleologikal & Teori Deontologikal


1.   Contoh Kasus Teori Teleologikal
        Febri merupakan seorang yang berasal dari golongan sangat mampu. Febri mempunyai teman bernama Asep. Asep seorang anak pertama dan berasal dari keluarga tidak mampu, pekerjaan orang tuanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan perut. Belum lagi saudara Asep banyak berjumlah 8 saudara. Walaupun begitu Asep mempunyai cita-cita tinggi yaitu ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi ternama di luar negeri. Tetapi sayang, cita-citanya mesti terhalang oleh tingginya biaya yang mesti dikeluarkan. Febri tau hal ini dan ingin memberikan bantuan pada Asep. Tetapi Febri sadar keinginan tersebut terhalang oleh orang tuanya yang tidak bersedia meminjamkan karena keluarganya walaupun sangat mampu tapi sangat pelit. Alhasil, Febri berbohong pada orang tuanya dengan alasan yang Febri buat. Akhirnya Febri diberikan uang. Lalu ia memberi uang tersebut kepada Asep. Asep sangat berterimakasih karena berkat bantuan yang diberikan cita-cita Asep dapat tercapai. Berbohong merupakan perbuatan yang buruk. Tetapi, akibatnya adalah kebaikan, kenapa dikatakan sebagai kebaikan karena berbohong untuk membantu orang yang tidak mampu.

2.   Contoh Kasus Teori Deontologikal
     Baru-baru ini terjadi kasus penculikan generasi muda yang dilakukan oleh teman facebooknya, yang belum sama sekali bertemu. Tetapi, ada oknum yang mengajak teman facebooknya bertemu kemudian membawa lari teman facebooknya tersebut. Kasus ini tentunya membuat para orang tua resah karena takut terjadi hal yang serupa pada anaknya. Para generasi muda yang menggunakan jejaring sosial memiliki niat serta motif yang baik adalah untuk bersilaturahmi serta mengenal dan memperbanyak teman. Tetapi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan hal ini untuk melakukan perbuatan yang tidak benar seperti penculikan. Dari kasus ini ahli teori deontologikal menilai perbuatan menggunakan facebook ialah baik karena niatnya untuk menjaga silaturahmi dan memperbanyak teman. Tetapi, bagi para teleologikal tidak baik karena yang dilihat teleogikal adalah akibat. Akibat dari perbuatan menggunakan facebook ialah ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk penculikan.
Share:

Macam-Macam Aliran Etika Barat

Macam-macam Aliran Etika Barat

        Dalam sistem etika Barat ini, ada tiga teori etika yang akan dibahas antara lain:
1.       Teori Teleologi
        Teleologi berasal dari akar kata Yunani telos, yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan logos, perkataan. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Istilah teleologi dikemukakan oleh Christian Wolff, seorang filsuf Jerman abad ke-18. Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan. Dalam arti umum, teleologi merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, teleologi merupakan ajaran filosofis-religius tentang eksistensi tujuan dan “kebijaksanaan” objektif di luar manusia.
      Dalam dunia etika, teleologi bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya  suatu tindakan dilakukan, Teleologi mengerti benar mana yang benar, dan mana yang salah, tetapi itu bukan ukuran yang terakhir. Yang lebih penting adalah tujuan dan akibat. Betapapun salahnya sebuah tindakan menurut hukum, tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik. Ajaran teleologis dapat menimbulkan bahaya menghalalkan segala cara. Dengan demikian tujuan yang baik harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut hukum. Perbincangan “baik” dan “jahat” harus diimbangi dengan “benar” dan “salah”. Lebih mendalam lagi, ajaran teleologis ini dapat menciptakan hedonisme, ketika “yang baik” itu dipersempit menjadi “yang baik bagi diri sendiri. Berdasarkan pembahasan etika teleologi ini, kemudian muncul aliran-aliran teleologi, yaitu egoisme dan utilitarianisme.[1]
    a.     Egoisme
     Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Perilaku yang dapat diterima tergantung pada konsekuensinya. Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi hedonistis, yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yg bersifat vulgar. Memaksimalkan kepentingan kita terkait erat dengan akibat yang kita terima.[2]
      Seseorang tidak mempunyai kewajiban moral selain untuk menjalankan apa yang paling baik bagi kita sendiri. Jadi, menurut egoisme etis, seseorang tidak mempunyai kewajiban alami terhadap orang lain. Meski mementingkan diri sendiri, bukan berarti egoisme etis menafikan tindakan menolong. Mereka yang egoisme etis tetap saja menolong orang lain, asal kepentingan diri itu bertautan dengan kepentingan orang lain. Atau menolong yang lain merupakan tindakan efektif untuk menciptrakan keuntungan bagi diri sendiri. Menolong di sini adalah tindakan berpengharapan, bukan tindakan yang ikhlas tanpa berharap pamrih tertentu.[3]
    Contoh: R.Budi dan Michael Hartono, misalnya, memiliki kekayaan US$ 11 miliar dan menempati perigkat pertama. Kekayaan ini diperoleh dari antara lain kelapa sawit dan industri rokok (Djarum). Angka kekayaan ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan total kekayaan 40 orangterkaya sebanyak US$ 71 miliar. sesungguhnya sudah bisa melihat karakter egoisme etis pada mereka. Yang mana? Jikalau mereka altruisme, bisa dipastikan tak akan berbisnis rokok. Orang-orang altruisme akan berpikir rokok merupakan komoditas yang “mematikan” banyak orang, maka harus dicegah utnuk memperbanyak alat pembunuh itu. Sebaliknya, egoisme etis mengabaikan rokok yang disepadankan dengan alat pembunuh. Egoisme etis harus meneguhkan hati, “Ini cuma bisnis, jadi harus diabaikan dampak-dampak yang ditimbulkan. Salah sendiri orang lain mau membeli rokok sang pembunuh ini”.
   b.     Utilitarianism
      Semakin tinggi kegunaannya maka semakin tinggi nilainya. Berasal dari bahasa latin utilis yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja  satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan.[4]
   Contoh: Industri rokok “menolong” kemajuan olahraga dengan menggelontorkan dana sebanyak-banyaknya, namun berpengharapan para penggila olahraga ini (pemain atau penonton) menjadi perokok aktif maupun pasif. Jelas, menolong yang dilakukan adalah berdasarkan keterpautan kepentingan diri sendiri.


2.       Teori Deontologi
    Teori Deontologi yaitu : berasal dari bahasa Yunani, “Deon“ berarti tugas dan “logos” berarti pengetahhuan. Sehingga Etika Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakanyang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lainnya, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindkan itu. Contoh: jika seseorang diberi tugas dan melaksanakanny sesuai dengan tugas maka itu dianggap benar, sedang dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas.[5]
       Teori ini menafikan konsep Teori Teleologikal karena golongan deontologist ini ialah golongan yang tidak percaya dengan akibat. Teori ini menegaskan bahwa betul atau salahnya sesuatu tindakan itu tidak berdasarkan atau ditentukan oleh akibat-akibat tindakan tersebut. Mengikut teori ini, nilai moral suatu tindakan tidak boleh dinilai ke atas kesudahannya iaitu hasil atau kebaikan yang akan didapati kerana kesudahan sesuatu tindakan adalah tidak jelas dan tidak dapat ditentukan hasilnya semasa tindakan tersebut dibuat tetapi bergantung pada niat seseorang itu yang membuat keputusan atau melakukan tindakan.
     Immanuel Kant, seorang ahli falsafah German (1724-1804) yang pernah mengajar di University of Konigsberg di bahagian barat Rusia merupakan seorang ahli falsafah yang sering dikaitkan dengan Teori Deontologikal ini. Hal ini kerana, beliau percaya bahawa apa yang memberi nilai moral kepada sesuatu tindakan bukan akibatnya kerana akibat-akibat tindakan kita tidak sentiasa berada di bawah kawalan kita tetapi motif atau niat tindakan kita adalah di bawah kawalan kita. Oleh itu, kita harus bertanggungjawab secara moral atas motif kita untuk membuat kebaikan atau keburukan.
      Teori Deontologikal ini terbagi kepada dua aspek yaitu deontologikal tindakan (eksistensialisme) dan deontologikal peraturan (prinsip kewajiban). Eksistensialisme bermaksud kebebasan moral bertindak tanpa amanah, paksaan dan larangan iaitu merangkumi aspek kebebasan; kebebasan jasmani, kebebasan kehendak dan kebebasan moral. Eksistensialisme berasal daripada perkataan existent yang bermaksud wujud atau ada. Deontologikal tindakan ini dipelopori oleh Jean Paul Satre yang menekankan kebebasan iaitu manusia bebas memilih tindakannya.  Individu bebas buat pilihan atau keputusan moral  dan tidak membenarkan pilihan atau keputusannya dipengaruhi orang lain.
Eksistensialisme juga dikaitkan dengan pilihan moral (First Hand Choice) iaitu membuat pilihan terus dari akal rasional berdasarkan kepada sesuatu keputusan moral yang sentiasa berubah, tidak universal, bersifat subjektif, tidak mutlak, tidak kekal dan individualistik. Contohnya, seseorang individu tidak dilahirkan terus untuk menjadi guru, tetapi merupakan pilihan individu tersebut untuk menjadi guru atau pekerjaan lain. Begitu juga dengan pelaksaan tindakan lain oleh seseorang yang dirasakan yakin dan betul untuk dilaksanakan. Aspek ini mementingkan kebebasan individu untuk memilih tanpa dipengaruhi oleh faktor lain tetapi masih dalam konteks rasional membuat pemilihan.
Prinsip kewajiban pula membawa maksud sesuatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan kerelaan hati atau tanggungjawab yang diakui. Arti kata lain, prinsip ini menegaskan tanggungjawab dilaksanakan semata-mata karena amalan itu merupakan kewajipan. Sebagi contoh, menunaikan janji yang telah dikotakan. Seorang ayah yang telah berjanji akan memberi hadiah atau ganjaran kepada anaknya sekiranya berjaya di dalam peperiksaan, perlu menunaikan janjinya. Jika tidak si anak akan hilang kepercayaan terhadap ayahnya dan berputus asa untuk meneruskan kejayaannya kerana janji yang dikotakan tidak dilaksanakan. Bagi mengambil sesuatu tindakan bermoral, kita perlu mempraktikkan formula berikut:
Kebebasan + Keadilan + Kebijaksanaan + Pilihan (rujukan Maxim) = Tindakan Bermoral.
    Tekad baik dapat diterangkan lebih jelas dengan tindakan manusia dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya semata-mata kerana desakan nilai dalaman yang dipanggil ‘good will’ atau tekad baik dan bukan disebabkan oleh motif-motif lain seperti ganjaran, hukuman atau tekanan. Jika seseorang melakukan tugas dan tanggungjawabnya disebabkan keseronokan, simpati atau kasihan tetapi bukan disebabkan ‘good will’, maka tindakannya dikatakan tidak mempunyai nilai moral walaupun mendapat sanjungan dan pujian.
     Prinsip kewajiban terbagi kepada dua kategori iaitu categorikal imperative (perintah mutlak) dan practical imperative. Categorical imperative atau perintah mutlak menerangkan perintah yang wujud tanpa sebarang pengecualian atau syarat-syarat. Terdapat tiga prinsip utama dalam perintah mutlak ini iaitu prinsip tersebut mestilah diterima secara umum, dapat menghormati manusia dan pihak yang bertanggungjawab sanggup diperlakukan sedemikian sekiranya dia berada dalam kedudukan teraniaya. Practical imperative (Praktikal Imperatif) menyatakan bahawa kemanusiaan hendaklah sentiasa menjadi matlamat dan bukan alat perlakuan individu. Malah, kemanusiaan adalah suatu nilai intrinsik manusia.
      Contoh yang berkaitan dengan kehidupan seharian yang boleh dikaitkan dengan categorical imperative atau perintah mutlak ialah situasi semasa peperiksaan. Ramai yang mengetahui meniru atau menipu di dalam peperiksaan merupakan satu tindakan yang salah, namun atas sifat mementingkan diri dan ingin mencapai kejayaan dengan mudah masih ramai yang berani meniru atau menipu di dalam peperiksaan. Perlakuan ini akan sentiasa dihina kerana ia merupakan satu perbuatan yang tidak adil bagi individu yang jujur dan berusaha untuk mencapai kejayaan.
      Hasil daripada pembacaan dan pemahaman saya berkaitan Teori Deontologikal ini, dapat saya ulaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan diletakkan atas niat, tujuan dan motif, bukan pada apa yang dilakukannya atau kesan dan akibat hasil daripada tindakannya. Setiap tindakan yang diambil akan mempunyai nilai moral yang baik jika dilakukan atas kerelaan hati dan motif tindakannya ialah satu tanggungjawab kepada masyarakat bukan kerana paksaan atau desakan. Sekiranya disebabkan desakan atau paksaan, tindakan tersebut mempunyai nilai moral yang buruk. Selain itu, setiap tindakan yang dianggap betul dari segi moral tidak dianggap memadai jika dilakukan semata-mata untuk kepentingan diri. Contohnya seperti menderma, menderma merupakan satu tindakan yang baik dan setiap individu digalakkan untuk menderma. Menderma juga dikatakan salah satu tindakan yang bermoral dan mempunyai nilai yang baik jika dilakukan dengan penuh keikhlasan serta kerelaan hati penderma. Namun, menderma masih menjadi tindakan bermoral tetapi mempunyai nilai yang buruk jika berlaku desakan yang memaksa penderma untuk menderma.[6]


3.       Teori Hybrid
     Teori Hybrid merupakan kombinasi atau suatu yang berlainan dari teori teleologi dan deontologi.[7] Dalam teori ini terdapat lima teori, meliputi:[8]
1) Personal Libertarianism
Dikembangkan oleh Robert Nozick, di mana perbuatan etikal diukur bukan dengan keadilan distribusi kekayaan,  namun dengan keadilan atau kesamaan kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada (diketahui) untuk kemakmuran mereka. Teori ini percaya bahwa moralitas akan tumbuh subur dari maksimalisasi kebebasan individu.
2) Ethical Egoism
Dalam teori ini, memaksimalisasi kepentingan individu dilakukan sesuai dengan keinginan individu yang bersangkutan. Kepentingan ini bukan harus berupa barang atau kekayaan, bisa juga berupa ketenaran, keluarga bahagia, pekerjaan yang baik, atau apapun yang dianggap penting oleh pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah yang bersangkutan.
3) Existentialism
Tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Jean-Paul Sartre. Menurutnya, standar perilaku tidak dapat dirasionalisasikan. Tidak ada perbuatan yang benar-benar salah ataua benar-benar benar atau sebaliknya. Setiap orang dapat memilih prinsip etika yang disukai karena manusia adalah apa yang ia inginkan dirinya menjadi.
4) Relativism
Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif, jawaban dari etika itu tergantung dari situasinya. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis. Setiap individu mempunyai kriteria sendiri-sendiri dan berbeda setiap budaya dan negara.
5) Teori Hak (right)
Nilai dasar yang dianut dalam teori in adalah kebebasan. Perbuatan etis harus didasarkan pada hak individu terhadap kebebasan memilih. Setiap individu memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar.




[1] http://r4hm190.wordpress.com/2011/10/11/pengertian-contoh-dari-etika-teleologi-deontologi-teori-hak-teori-keutamaan/, Oktober 11, 2011, 9:56 am.
[2] http://bembyagus.blogspot.com/2012/04/teori-teori-etika-bisnis-etika.html, Minggu, 08 April 2012
[3] http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/10/10/a-etika-teleologi-b-deontologi-c-teori-hak-d-teori-keutamaan-virtue/
[4] http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/10/10/a-etika-teleologi-b-deontologi-c-teori-hak-d-teori-keutamaan-virtue/
[5] http://bembyagus.blogspot.com/2012/04/teori-teori-etika-bisnis-etika.html, Minggu, 08 April 2012
[6] http://notakuliahpismp.blogspot.com/4/4/2013/19.00
[7] http://yinwlungz.blogspot.com/2011/06/business-ethics.html
[8] Badroen, Faisal dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: 2005, UIN Jakarta Press), hlm. 29-31.

Share:

Minggu, 07 April 2013

Penggunaan Lambang Koperasi Baru




Penggunaan Lambang Koperasi Baru
          Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen KUKM) NOMOR: 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia , maka mulai tanggal 17 April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi.
v Pada Pasal 2 tertulis bahwa:
"Bagi Gerakan Koperasi diseluruh Indonesia agar segera menyesuaikan penggunaan lambang koperasi Indonesia, sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri ini."
v Pada Pasal 3 tertulis bahwa:
"Bagi koperasi yang masih memiliki kop surat dan tatalaksana administrasi lainnya dengan menggunakan lambang koperasi Indonesia yang lama, diberi kesempatan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2012 telah menyesuaikan dengan lambang koperasi Indonesia yang baru."
v Dan pada pasal 6 tertulis bahwa:
"Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Lambang Koperasi yang lama dinyatakan tidak berlaku."

Share:

Arti Gambar dan Penjelasan Lambang Koperasi Baru


Arti Gambar dan Penjelasan Lambang Koperasi Baru




1. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi;

2.  Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia:
a.       Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;
b.      Sebagai dasar perekonomian masional yang bersifat kerakyatan;
c.       Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi;
d.      Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.

3. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan jaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik didalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya;

4. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;

5. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di Seluruh Indonesia;

6.  Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat:
·      Tulisan: Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang;
·  Gambar: 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia;
·      Tata Warna:
1)        Warna hijau muda dengan kode warna C:10,M:3,Y:22,K:9;
2)        Warna hijau tua dengan kode warna C:20,M:0,Y:30,K:25;
3)        Warna merah tua dengan kode warna C:5,M:56,Y:76,K:21;
4)        Perbandingan skala 1 : 20.

Share:

Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia


Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

1.  Koperasi di Indonesia Sebelum Merdeka
Pada zaman penjajahan banyak rakyat Indonesia yang hidup menderita, tertindas, dan terlilit hutang dengan para rentenir. Karena hal tersebut pada tahun 1896, Patih Purwokerto yang bernama R. Aria Wiriaatmadja mendirikan koperasi kredit untuk membantu para rakyat yang terlilit hutang. Lalu pada tahun 1908, perkumpulan Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan dengan mendirikan koperasi rumah tangga, yang dipelopori oleh Dr.Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo.
Setelah Budi Utomo sekitar tahun 1911, Serikat Dagang Islam (SDI) dipimpin oleh H.Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto mempropagandakan cita-cita toko koperasi (sejenis waserda KUD), hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi dan menentang politik pemerintah kolonial belanda yang banyak memberikan fasilitas dan menguntungkan para pedagang asing. namun pelaksanaan baik koperasi yang dibentuk oleh Budi Utomo maupun SDI tidak dapat berkembang dan mengalami kegagalan, hal ini karena lemahnya pengetahuan perkoperasian, pengalaman berusaha, kejujuran dan kurangnya penelitian tentang bentuk koperasi yang cocok diterapkan di Indonesia.
Upaya pemerintah kolonial belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia ternyata tidak sebatas pada bidang politik saja, tapi kesemua bidang termasuk perkoperasian. Hal ini terbukti dengan adanya undang-undang koperasi pada tahun 1915, yang disebut “Verordening op de Cooperative Vereenigingen” yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, jadi bukan khusus untuk Indonesia saja.
Undang-undang koperasi tersebut sama dengan undang-undang koperasi di Nederland pada tahun 1876 (kemudian diubah pada tahun 1925), dengan perubahan ini maka peraturan koperasi di indonesia juga diubah menjadi peraturan koperasi tahun 1933 LN no.108.
Di samping itu pada tahun 1927 di Indonesia juga mengeluarkan undang-undang no.23 tentang peraturan-peraturan koperasi, namun pemerintah belanda tidak mencabut undang-undang tersebut, sehingga terjadi dualisme dalam bidang pembinaan perkoperasian di Indonesia.
Meskipun kondisi undang-undang di indonesia demikian, pergerakan dan upaya bangsa indonesia untuk melepaskan diri dari kesulitan ekonomi tidak pernah berhenti, pada tahun 1929, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir.Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda. Pada periode ini sudah terdaftar 43 koperasi di Indonesia.
Pada tahun 1930, dibentuk bagian urusan koperasi pada kementrian Dalam Negeri di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M.Margono Djojohadikusumo. Lalu pada tahun 1939, dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan dalam negeri oleh pemerintah. Dan pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi, sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan.
Setelah itu pada tahun 1942, pada masa kedudukan jepang keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia, hal ini disebabkan pemerintah Jepang mencabut undang-undang no.23 dan menggantikannya dengan kumini (koperasi model jepang) yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang. 

2.  Koperasi di Indonesia Setelah Merdeka
Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang hancur akibat politik pada masa kolonial belanda dan dilanjutkan oleh sistem kumini pada zaman penjajahan jepang, lambat laun setelah Indonesia merdeka kembali menghangat. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, maka kedudukan hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih mantap. Dan sejak saat itu Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja, atas jasa-jasa beliau lah maka Moh.Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia adalah pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada tahun 1960 dengan Inpres no.2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan inpres no.3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah, maupun dengan cara informal melalui siaran media masa,dll yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat.
Lalu pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI). Pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan (Musyawarah Nasional Koperasi) MUNASKOP II yang mengesahkan Undang-Undang koperasi no.14 tahun 1965 di Jakarta.

3.  Koperasi di Indonesia Pada Zaman Orde Baru Hingga Sekarang
Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia, dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah.
Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang:
a.       Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang no.14 tahun 1965.
b.      Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
c.       Pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
d.      Pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.
e.       Masuk tahun 2000an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat.

Share: